Meski Covid-19 Mengancam, Aturan IMEI akan Tetap Bergulir

Fakta bahwa Indonesia sedang darurat Covid-19 tak lantas membuat Kemenperin menunda penerapan aturan IMEI. Sesuai dengan rencana awal, aturan yang akan memberantas ponsel black market tersebut bakal bergulir mulai 18 April 2020 besok.

Memang tak bisa dibantah, fakta bahwa Pandemi Virus Corona ini melumpuhkan sebagian ekonomi di Indonesia. Namun, situasi tersebut tak lantas menghentikan beberapa agenda yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Contohnya agenda penerapan atauran IMEI atau International Mobile Equipment Identity. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan bahwa aturan tersebut tetap diberlakukan.

Dalam keterangannya, Johnny G Plate mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada kesepakatan dengan sejumlah pihak seperti Kemenkeu, Kemenperin, Operator Seluler yang ada di Indonesia dan lainnya. Dengan demikian, Pemblokiran Handphone Ilegal atau Black market bakal tetap diterapkan.

“Baru saja selesai dibicarakan lintas kementerian terkait, Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan bersama operator seluler. Pemberlakuan aturan IMEI tetap dilaksanakan pada tanggal 18 April jam 00.00 WIB,” ujar Menkominfo.

Pun juga demikian dengan sosialisasi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Ponsel Black Market atau Ilegal yang sudah beredar di Indonesia dan aktif sebelum aturan ini diberlakukan, masih bisa dilakukan seperti biasa.

Artinya, Aturan ini hanya berlaku bagi ponsel yang baru atau akan aktif setelah tanggal 18 April 2020 mendatang.

“Namun yang baru tidak dapat digunakan dan secara otomatis akan pendaftarannya ditolak,” ucapnya.

Tujuan utama dari aturan ini selain untuk melindungi pendapatan Negara, juga untuk melindungi pengguna atau konsumen dari bahaya yang bisa ditimbulkan ponsel tak ber-standarisasi.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi industri handheld – perangkat telepon di dalam negeri, menjaga penerimaan negara dan memberikan perlindungan pada konsumen dari bahaya handheld yang tidak memenuhi standar keamanan,” pungkasnya.

Sejak tanggal 18 Oktober 2019 lalu, pemerintah memang gencar men-sosialisasikan aturan IMEI ini. Mereka pun menghimbau kepada para penjual atau distributor ponsel BM agar segera menjual habis stok mereka sebelum tanggal 18 April 2020.

Karena jika tidak, atau jika ponsel tersebut dijual setelah tanggal 18 April 2020, maka otomatis tidak bisa digunakan secara normal.

Leave a Comment